HTVI

BEPS action nomor 8 berfokus pada dampak TP atas intangibles yang sejalan dengan konsep cipta-nilai (value creation). 

Draft diskusi ini menjelaskan bahwa otoritas pajak mengalami kesulitan ketika verifikasi dasar wajar dimana WP menentukan harga atas transaksi yang melibatkan kategori spesifik atas intangible karena asimetri informasi antara otoritas pajak dan WP. 

Seperti yang disampaikan OECD pada draf diskusi tentang risiko, rekarakterisasi, dan pengukuran khusus, kebutuhan atas yg terakhir diakibatkan oleh kemungkinan systematic mispricing ketika pembanding yang handal tidak tersedia, dimana asumsi yang digunakan pada penilaian bersifat spekulatif dan asimetri informasi antara WP dengan otoritas pajak sangat akut.

Selanjutnya, menurut OECD, pertimbangan khusus diperlukan untuk memastikan bahwa otoritas pajak dapat menentukan apakah penentuan harga yang dipilih oleh WP adalah wajar.

Penentuan harga juga harus didasarkan pada pertimbangan yang cukup atas pengembangan yang akan terjadi atau kejadian yang relevan untuk penilaian intangible.

Untuk mendukung hal ini, OECD menggariskan beberapa pendekatan untuk menganani hard to value intangibles (htvi).

Menurut draf diskusi ini, perusahaan dapat menggunakan variasi mekanisme dalam menghadapi ketidakpastian penilaian htvi. Harga dapat ditetapkan berdasarkan antisipasi manfaat saja, tanpa penyesuaian. Pada kasus lain dapat pula berupa harga yang ditetapkan dengan kemungkinan untuk dinegosiasi.

OECD mengusulkan agar otoritas pajak dapat mempunyai kemungkinan penyesuaian atau renegosiasi pada kontrak hubungan istimewa. OECD juga mengusulkan kategori baru berupa htvi yang didefinisikan sebagai sesuatu yang pada saat transfer pada transaksi hubungan istimewa dilakukan:

1. Tidak ditemukan data pembanding yang handal,

2. Terdapat kesulitan proyeksi future cash flow atas intangible yg ditransfer,

3. Asumsi yang digunakan dalam menilai intangible sangat tidak pasti.

 Untuk ini, OECD menyarankan penggunaan informasi ex-post sebagai bukti presumtif informasi yang handal saat ex ante dalam penentuan harga transfer dari htvi. 

Berikut merupakan contoh dari intangibles yang dapat dikelompokkan pada htvi:

1. Hanya dikembangkan sebagian pada saat transaksi,

2. Tidak diperkirakan akan digunakan secara komersial beberapa tahun setelah transaksi,

3. Jika secara terpisah, bukan htvi, namun saling berhubungan dalam pengembangan suatu htvi,

4. Kemungkinan akan digunakan dalam mekanisme baru pada saat transaksi.

Menurut OECD, seluruh foregoing intangibles merupakan contoh dari asimetri informasi antara wp dan otoritas pajak, yang sangat mungkin bersifat akut dan dapat memperburuk kesulitan yg dihadapi administrasi perpajakan dalam menentukan ALP.

Draf diskusi OECD menyatakan bahwa hingga dampak ex post diketahui pada tahun-tahun setelah transfer, asimetri informasi akan menimbulkan kesulitan administrasi perpajakan untuk:

1. Melakukan perkiraan risiko atas TP

2. Mengevaluasi kehandalan informasi atas dasar penetapan harga

3. Menimbang apakah intangible yang ditransfer merupakan dibawah atau diatas harga wajar.

Untuk situasi seperti ini, OECD memberikan solusi untuk memungkinkan otoritas pajak menimbang bukti ex post untuk menentukan kelayakan penetapan harga ex ante.

Pendekatan ini hanya dapat digunakan saat terdapat perbedaan signifikan antara proyeksi ex ante dengan ex post. Artinya, pendekatan ini tidak dapat digunakan oleh otoritas pajak ketika:

# WP menyediakan rincian penuh atas proyeksi ex ante termasuk bagaimana risiko diperhitungkan.

# WP menyediakan bukti memuaskan bahwa perbedaan proyeksi keuangan dan pendapatan aktual disebabkan pengembangan luar biasa atau hal yang tidak dapat diduga sebelumnya yang terjadi setelah penetapan harga transfer.

Aspek paling kontroversial dari draf diskusi adalah usulan untuk memungkinkan otoritas pajak untuk mengkarakterisasi intangibles berdasarkan spekulasi alternatif penentuan harga hipotetikal seperti klausa penyesuaian harga dan renegosiasi kontrak ex post berdasarkan kejadian yang tidak dapat diprediksi. Pada praktiknya nanti, kemungkinan akan sulit untuk mendefinisikan satisfactory evidence, significant difference between expectation and outcomes, unforeseeable atau extraordinary outcomes pada analisis htvi.