Perkembangan Pembahasan Kelompok Kerja OECD (Working Party) atas CbC

Perkembangan Pembahasan Kelompok Kerja OECD (Working Party) atas CbC

Perkembangan pembahasan BEPS project ini dapat ditemukan dengan mudah pada website OECD. Saat ini, sedang dilakukan pembahasan mengenai penerapan CbC reporting. Saya disini hanya mau melihat, bagaimana negara-negara memberikan pendapatnya, bagaimana mereka memberikan standing point, dan bagaimana negara kita dalam menyampaikan pendapat dan kepentingannya.

Australia memberikan komentar atas penerapan CbC reporting, bahwa untuk memastikan penerapan yang efektif, persyaratan baru perlu diterapkan sehingga cocok untuk kerangka hukum pada yurisdiksi yang berbeda. Demikian juga dengan pengenaan batasan minimum untuk menyampaikan CbC reporting. Sebagai tambahan, Australia mendorong agar CbC reports di pertukarkan melalui pertukaran informasi G to G. Australia juga mengusulkan agar seluruh negara yang berpartisipasi pada proyek BEPS OECD G20 agar membuat komitmen yang mengikat dan formal atas implementasi CbC report.

Brazil dengan jelas menolak ide pengawasan kepatuhan atas rencana kerja aksi nomor 13. Jika mekanisme pengawasan benar-benar akan dilakukan, maka seharusnya pengawasan tidak hanya atas aksi nomor 13 saja tapi semua aksi proyek BEPS. Sebagai tambahan, Brazil juga tidak setuju atas penambahan kalimat apapun mengenai dispute resolution sebagai tindak lanjut dari aksi nomor 13. Sepertinya Brazil sangat tidak setuju dengan pengawasan dan penggunaan aksi yang sepotong-sepotong.

India menanyakan tentang waktu dimulainya CbC reporting sehubungan dengan ketidakjelasan contoh dimulainya CbC reporting ini, dan menyampaikan ketidaksetujuan dengan pengecualian MNE yang diharuskan untuk menyampaikan CbC reports yang penerimaan konsolidasinya kurang dari 750 juta euro. Menurut India, threshold ini terlalu tinggi sehingga akan sangat banyak MNE yang dikecualikan dengan batasan ini. Pertimbangan logis OECD atas threshold ini karena MNE yang diharuskan CbC reporting mengendalikan 90% pendapatan korporat. Hal ini menjadi tidak relevan untuk India dan negara berkembang lainnya karena merupakan negara tempat anak perusahaan. Skala operasi anak perusahaan menjadi lebih penting untuk India daripada jumlah pendapatan dari penerimaan konsolidasi group.  Dengan demikian, India meminta penurunan threshold untuk CbC reporting ini.


Berikutnya, tentu kita penasaran dengan komentar dan pendapat pemerintah Indonesia atas CbC reporting ini? Saat ini saya belum memperoleh data komentar dari negara kita, mudah-mudahan nanti komentar yang diberikan sesuai dengan kepentingan dan kedaulatan Indonesia juga. 

Comments

Popular posts from this blog

Contoh Buku Acara: Ibadah Mengenang Satu Tahun Berpulang ke Surga

Berry Ratio dan penggunaannya

BEPS Inclusive Framework, the urgency for developing countries