Perkembangan Pembahasan Kelompok Kerja OECD (Working Party) atas CbC
Perkembangan Pembahasan Kelompok Kerja OECD (Working
Party) atas CbC
Perkembangan pembahasan BEPS project
ini dapat ditemukan dengan mudah pada website OECD. Saat ini, sedang dilakukan
pembahasan mengenai penerapan CbC reporting.
Saya disini hanya mau melihat, bagaimana negara-negara memberikan pendapatnya,
bagaimana mereka memberikan standing
point, dan bagaimana negara kita dalam menyampaikan pendapat dan
kepentingannya.
Australia memberikan komentar atas penerapan CbC reporting, bahwa untuk memastikan penerapan yang efektif,
persyaratan baru perlu diterapkan sehingga cocok untuk kerangka hukum pada
yurisdiksi yang berbeda. Demikian juga dengan pengenaan batasan minimum untuk
menyampaikan CbC reporting. Sebagai tambahan, Australia mendorong agar CbC reports di pertukarkan melalui pertukaran
informasi G to G. Australia juga mengusulkan agar seluruh negara yang
berpartisipasi pada proyek BEPS OECD G20 agar membuat komitmen yang mengikat
dan formal atas implementasi CbC report.
Brazil dengan jelas menolak ide pengawasan kepatuhan atas rencana kerja
aksi nomor 13. Jika mekanisme pengawasan benar-benar akan dilakukan, maka
seharusnya pengawasan tidak hanya atas aksi nomor 13 saja tapi semua aksi
proyek BEPS. Sebagai tambahan, Brazil juga tidak setuju atas penambahan kalimat
apapun mengenai dispute resolution sebagai
tindak lanjut dari aksi nomor 13. Sepertinya Brazil sangat tidak setuju dengan
pengawasan dan penggunaan aksi yang sepotong-sepotong.
India menanyakan tentang waktu dimulainya CbC reporting sehubungan dengan ketidakjelasan contoh dimulainya CbC reporting ini, dan menyampaikan
ketidaksetujuan dengan pengecualian MNE yang diharuskan untuk menyampaikan CbC reports yang penerimaan konsolidasinya
kurang dari 750 juta euro. Menurut India, threshold
ini terlalu tinggi sehingga akan sangat banyak MNE yang dikecualikan dengan
batasan ini. Pertimbangan logis OECD atas threshold
ini karena MNE yang diharuskan CbC reporting
mengendalikan 90% pendapatan korporat. Hal ini menjadi tidak relevan untuk
India dan negara berkembang lainnya karena merupakan negara tempat anak
perusahaan. Skala operasi anak perusahaan menjadi lebih penting untuk India
daripada jumlah pendapatan dari penerimaan konsolidasi group. Dengan demikian, India meminta penurunan threshold untuk CbC reporting ini.
Berikutnya, tentu kita penasaran dengan komentar dan pendapat pemerintah
Indonesia atas CbC reporting ini? Saat ini saya belum memperoleh data komentar
dari negara kita, mudah-mudahan nanti komentar yang diberikan sesuai dengan
kepentingan dan kedaulatan Indonesia juga.
Comments
Post a Comment